Gianyar(Manggala Online)-Sejumah anggota DPRD Gianyar geram karena hibah bansos yang difasilitasi tidak cair. Padahal, sebelumnya Pj Bupati Gianyar Dewa Tagel Wirasa memberikan harapan saat Rapat Kerja DPRD Gianyar sebelum Ranperda APBD Induk 2024 disahkan. Tapi nyatanya hibah bansos sejumlah anggota dewan tahun anggaran 2023 tidak cair. Bagi anggota dewan yang hibah bansosnya yang tak cair menilai Pj Bupati tidak konsisten.
Wakil Ketua DPRD Giayar IB Gaga Adi Saputra
“Saya, Wakil Ketua DPRD Kab Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra bersama sejumlah anggota DPRD Kab Gianyar sangat kecewa dengan sikap Pj Bupati Gianyar dan jajarannya. Sebab pejabat ini sangat tidak konsisten dalam menjalankan pemerintahan dan sinergi dengan dewan,” ujarnya.
Sebab hingga kini Pj Bupati ini belum memberikan info yang pasti terkait kelanjutan proses proposal hibah masyarakat yang difasilitasi. Padahal, banyak diantaranya sudah tandatangan NPHD, nomor rekening juga sudah lengkap. “Tampaknya apa yg diucapkan langsung oleh Pj. Bupati dalam rapat kerja sebelum ketok palu APBD Induk 2024 dan APBD Perubahan 2023, hanya omon-omon saja,”cetus mantan Sekda Gianyar ini.
IB Gaga dan teman teman seperjuangannya menyatakan benar – benar kehilangan kesabaran. Sebab masyarakat pemohon hibah hanya bisa berharap hibah yang dimohonkan bisa cair sesuai yang dijanjikan. “Bukan kami saja yang kecewa, masyarakat juga sangat kecewa. Kecewa, karena permohonan hibah mereka tak kunjung cair, tanpa ada penjelasan sedikitpun. Sementara ada sebagian besar pemohon yang lain hibahnya sudah cair. Kalau mengacu kondisi seperti ini, betapa tidak adilnya saudara Pj Bupati dan jajarannya.
Dan anehnya atau barangkali suatu kebetulan, yang hibahnya gak ada kejelasan adalah hibah bansos yang difasilitasi oleh anggota dewan yang tergabung dalam koalisi pendukung Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Kebetulankah?” tanyanya lagi.
IB Gaga mengaku, awalnya dia dan sejumlah temannya di Dewan berharap banyak lewat Pj Bupati akan ada transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dan proses hibah/bansos yang difasilitasi seluruh anggota Dewan. Sebab Pj Bupati ini birokrat murni, bukan politisi, dan tidak punya kepentingan apa pun secara politis.
PJ Bupati ini diharapkan bisa menjaga netralitas dan obyektifitasnya dalam mengambil kebijakan. Tapi, sungguh di luar kenyataan. Atas kondisi itu, IB Baga bertanya-tanya, apakah PJ Bupati tidak mampu mengendalikan pejabat bawahannya. Atau, barangkali sebelum dia menjabat Pj Bupati, sudah ada komitmen dengan kekuatan politik tertentu, sehingga kebijakannya mejadi diskriminatif seperti ini.
IB Gaga berharap, jika PJ Bupati ini tak punya wibawa dan tak mampu mengelola pemerintahan di Gianyar, akan lebih gentle mundur dari Pj Bupati ini. Sangat malu jadi orang jika hanya duduk di pemerintahan, namun omongannya tidak digubris oleh bawahan.
IB Gaga, atas kesepakatan teman- teman di Dewan yang senasib, sempat mengontak Pj Bupati, agar diberikan waktu bertemu. Namun, PJ Bupati ini tidak ada respon sama sekali. Ia juga mengutus staf untuk mendatangi sekpri dan mengkontak ajudannya, toh juga tidak ada respon. “Jika bukan untuk kepentingan masyarakat, kami juga gak mau repot – repot sampai minta waktu menemui Pj Bupati ini,” ungkapnya.
Senada disampaikan oleh IB Gaga, anggota Fraksi Golkar Made Togog menambahkan, pro-kontra pencairan hibah/bansos yang tanpa dilandasi ketidakadilan oleh pejabat ini menjadikan kondisi politik di Gianyar jelang Pileg, bahkan Pillkada nanti, makin tidak kondusif.
Dia dan teman – temannya di Dewan sangat berharap hal ini menjadi atensi Bapak Pj Gubernur Bali terkait persoalan tersebut.(wir).
Leave a Reply