Jembrana(Manggala Online)- Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna membuka pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diikuti oleh seluruh prebekel/lurah se-Kabupaten Jembrana,di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Rabu (30/7).
Acara ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Jembrana dalam memerangi kekerasan seksual dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan.
Pembukaan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jembrana, Salomina Meyke Saliama yang juga sebagai narasumber dalam pelatihan. Sekda I Made Budiasa, dan Kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Wabup Patriana Krisna (Ipat) menekankan, pentingnya pelatihan ini sebagai upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
“Kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang merusak martabat dan masa depan korban. Kita tidak bisa tinggal diam,” tegasnya.
Ipat menggarisbawahi pentingnya koordinasi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat, kita dapat membentuk sistem perlindungan yang kuat dan responsif,” tambahnya.
Diharapkan, melalui pelatihan ini, para Prebekel/Lurah dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, mampu mengidentifikasi potensi kasus, memberikan pertolongan pertama yang tepat, dan memastikan korban mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi serta keadilan.
“Pemkab Jembrana berkomitmen untuk terus mendukung program-program serupa demi terwujudnya Jembrana sebagai wilayah yang aman, nyaman,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA PPKB Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti dalam laporannya menyampaikan di Kabupaten Jembrana dari Januari sampai dengan bulan Juli 2025, tercatat 24 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan dan 9 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual.
“Kondisi ini mengindikasikan perlunya langkah serius yang tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, lembaga terkait, serta masyarakat,” ujarnya
Kegiatan pelatihan ini menjadi salah satu bentuk respons konkret Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap kebutuhan peningkatan pemahaman, keterampilan, serta kolaborasi antarsektor dalam menangani kasus TPKS. (hms).
Leave a Reply