Jakarta(Manggala Online)- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR I Nyoman Parta berpendapat, Rancangan Undang-Undang(RUU) Perkoperasian harus memberi titik terang demokrasi ekonomi untuk keadillan dan kesejhteraan masyarakat. Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini menilai, belum terlihat ada sesuatu pembeda yang signifikan antara kondisi UU Perkoperasian yang terdahulu dengan RUU Perkoperasian yang sekarang,terutama terkait dengan sejumlah permasalahan dan tantangan yang akan diihadapi ke depan.
Menurutnya, belum ada spirit yang membedakan terkait presentasi Tim Ahli atas penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor :25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. “Kita tahu saat ini koperasi banyak masalah, lalu dicitrakan seolah-olah hanya kumpulan orang yang sulit mengakses kredit perbankan. Ditambah lagi dengan soal penyimpangan-penyimpangan koperasi dan lain-lainnya,” katanya dalam rapat Pleno Presentasi Tim Ahli Tentang RUU Perkoperasian, di Jakarta, Rabu (19/3).
Parta mengatakan, yang ingin DPR bedakan itu adalah koperasi ke depan itu agar lebih progresif dan kuat. Nah, spirit inilah yang hilang, karena yang terjadi bahwa koperasi seolah-olah hanya menjadi milik satu atau dua orang saja, sehingga anggota koperasi tidak lagi memiliki kekuasaan.
Ungkapnya, selama ini koperasi banyak yang masuk secara teknis dan murni ke wilayah perbankan. Jadi tidak lagi menjadikan anggotanya sebagai pemilik tetap. Hanya menjadikannya sebagai nasabah, sehingga menyebabkan tidak ada hubungan apapun dengan koperasi kecuali hubungan simpan pinjam. “Jadi anggota tidak peduli lagi, apakah koperasi itu sehat atau tidak. Lalu, mau koperasi itu besar atau tidak. Karena hubunganya, sekedar peminjam dan pemberi pinjaman,” paparnya.
Oleh sebab itu, dalam UU baru nanti DPR harus lebih tegas, untuk koperasi-koperasi yang sudah masuk praktek seperti perbankan. Jangan dikategorikan lagi sebagai koperasi, karena sudah keluar dari prinsip-prinsip koperasi, atau bisa juga kembalikan lagi seperti semula. Maka buat saja persereon terbatas yang menjadi milik koperasi,” terangnya.
Legislator dari Desa Guwang, Sukawati, Gianyar, Bali itu menceritakan pengalamannya ketika mendatangi usaha koperasi di sebuah negara. Koperasinya berkembang pesat dan memiliki anggota yang sangat besar, bahkan koperasi itu diizinkan memiliki sebuah bank yang dikelola secara profesional. “Sungguh prihatin , Indonesia memiliki pasal 33 dalam UUD 1945, dimana disebutkan perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu, kita punya sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, bahkan punya Menteri Koperasi. Namun koperasinnya banyak yang rapuh, tidak berkembang dan ekonominya dikuasai oligarki,” tuturnya.
Sementara itu luar negeri sana, seperti Swiss, Malaysa, Philipina dan lain-lainnya tidak punya Menteri Koperasi , namun hebatnya pondasi ekonominnya kuat karena koperasinnya kuat. “Karena itulah penyusunan perubahan atas UU Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian itu lebih progresif, apalagi karena UU nya sudah jadul mencapai 33 tahun,” imbuhnya.
Parta mengharapkan, dalam penyusunan RUU Perkoperasian yang baru ini harus memberikan titik terang dalam menuju demokrasi ekonomi dalam rangka menuju negara kesejahteraan. “Jadi tanpa demokrasi ekonomi, maka sulit untuk membentuk koperasi yang kuat dengan karakter, dari oleh dan untuk anggota sebagaimana amanat dari para pendiri Bangsa,” tegasnya.
“Intinya, tujuan koperasi adalah mewujudkan demokrasi ekonomi di republik ini agar bisa mencerdaskan dan memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.(wir).
Leave a Reply